Bandar Lampung – Serikat Mahasiswa dan Pemuda Lampung (SIMPUL) menyatakan sikap tegas menolak rencana kedatangan Anggota DPR RI, Eko Patrio, ke Lampung dalam acara jalan sehat yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) Lampung pada 30 Agustus 2025.

Ketua SIMPUL, Rosim Nyerupa menilai kehadiran Anggota DPR RI Eko Patrio tidak pantas menginjakkan kaki di Bumi Lampung.

SIMPUL menilai penolakan ini beralasan kuat setelah publik luas menyoroti kontroversi yang melibatkan Eko Patrio. Publik sebelumnya sudah geram dengan tingginya tunjangan DPR, yang memicu seruan keras agar “DPR dibubarkan”.

Amarah masyarakat makin membesar setelah viral. Aksi joget di ruang sidang DPR RI pada Sidang Tahunan MPR, Jumat 15 Agustus 2025, di mana Eko Patrio bersama Uya Kuya terekam berjoget usai pidato Presiden Prabowo.

Alih-alih menyesali perbuatannya, Eko justru memperkeruh keadaan dengan mengunggah video parodi DJ menggunakan sound “horeg” di TikTok pada 20 Agustus, yang dianggap melecehkan kritik publik.

Tindakan ini menuai gelombang kemarahan dan kritik tajam karena memperlihatkan sikap tidak serius terhadap beban moral sebagai wakil rakyat.

“Lampung adalah tanah yang bermartabat. Kami tidak ingin Eko Patrio datang membawa luka dari kekecewaan publik. SIMPUL menolak kehadirannya karena ia telah kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat. Bila perlu mahasiswa dan pemuda cegat dia di Bandar” tegas Rosim.

SIMPUL menilai kehadiran Eko Patrio dalam agenda politik PAN di Lampung hanyalah upaya pencitraan semu yang jauh dari kepentingan rakyat Lampung.

Menurut SIMPUL kehadiran Eko Patrio Anggota DPR RI itu hanyalah panggung politik yang tidak ada relevansinya dengan persoalan mendasar masyarakat, seperti jalan rusak, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

“Jangan jadikan Lampung sebagai pelarian politik. Kami menolak dengan tegas segala bentuk pencitraan yang tidak menyentuh kebutuhan rakyat,” lanjut Rosim.

Atas dasar itu, SIMPUL menyeru kepada seluruh elemen mahasiswa dan pemuda di Lampung untuk bersatu menyuarakan penolakan dan tidak memberikan ruang bagi Eko Patrio dalam aktivitas politiknya di daerah ini.