Kapolri Pecat Kasat Narkoba Nunukan Dan Anak Buahnya jika Terbukti Terlibat Narkoba

Jakarta | Saliwa.ID – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap tegas terhadap oknum polisi yang terlibat penyalahgunaan dan penyelundupan narkoba.

Pernyataan ini disampaikan setelah terbongkarnya kasus yang melibatkan empat anggota Polres Nunukan, Kalimantan Utara, salah satunya adalah perwira menengah dengan jabatan Kasat Narkoba, Iptu SH.

Empat oknum anggota tersebut ditangkap dalam operasi gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Polres Nunukan, dan Propam Mabes Polri di kawasan Aji Kuning, Pulau Sebatik, Rabu 9 Juli 2025. Penangkapan dilakukan sebagai hasil pengembangan kasus narkoba yang sedang ditangani.

Kapolri menyatakan bahwa tidak ada ruang toleransi bagi anggota Polri yang mencoreng nama institusi dengan terlibat dalam kejahatan narkoba. Ia memastikan keempat anggota tersebut akan diberi sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan proses hukum.

“Saya kira dari dulu kita tidak pernah berubah konsisten terkait dengan anggota yang melanggar. Apabila terbukti, proses, pecat, dipidanakan. Sudah jelas dan ini berlaku sampai sekarang,” ujar Jenderal Listyo Sigit dikutip dari Metrotvnews.com, Jumat (11/7/2025).

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, membenarkan bahwa keempat pelaku yang diamankan seluruhnya merupakan anggota Polri aktif. Meskipun belum memaparkan secara detail kronologi kasus tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aparat yang bermain-main dengan narkoba.

“Anggota Polri yang terlibat akan kita tindak lebih keras. Tunggu waktu aja kalau masih ada yang berani main-main narkoba,” tegas Eko seperti dikutip dari Metrotvnews.com.

Kasus ini menambah daftar hitam keterlibatan oknum kepolisian dalam jaringan gelap narkotika yang mengkhianati tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum.

Kapolri mengingatkan seluruh jajaran bahwa tindakan kriminal, terutama yang menyangkut narkoba, tidak akan mendapat perlindungan apapun dari institusi.

Sikap tegas Kapolri ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa reformasi internal Polri akan terus dijalankan secara konsisten, dengan menjunjung tinggi akuntabilitas dan profesionalitas.